Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Pemkab Mimika Pertajam Eksekusi SK TPPS demi Tekan Angka Stunting

TIMIKA, papuamctv.com – Pemerintah Kabupaten Mimika terus mempercepat langkah dalam menekan angka stunting melalui penguatan koordinasi birokrasi dan operasional lapangan. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Percepatan Penurunan Stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika, yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana, Rabu (08/07/2026).

 

Kegiatan krusial yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) ini, menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan membedah peran teknis setiap instansi.

 

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Mimika. Dalam sambutannya, Emanuel menekankan bahwa persoalan stunting bukan sekadar isu sektor kesehatan semata, melainkan sebuah tantangan multidimensional yang saling berkelindan dengan berbagai aspek pembangunan.

 

"Permasalahan stunting berkaitan erat dengan kemiskinan, pemenuhan gizi keluarga, akses pelayanan kesehatan, ketersediaan air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, hingga perubahan perilaku masyarakat," ujar Emanuel.

 

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa intervensi tidak boleh berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri. Surat Keputusan (SK) TPPS yang telah ditetapkan harus menjadi kompas bagi seluruh perangkat daerah agar bergerak dalam satu irama yang padu dan menghindari tumpang tindih program.

 

Emanuel juga menginstruksikan empat poin penting kepada seluruh jajaran OPD, distrik, hingga pemerintah kampung:

1. Memahami dan mengeksekusi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai mandat SK TPPS.
2. Mengintegrasikan anggaran dan program stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Memperkuat integrasi data guna memastikan intervensi dan pendampingan keluarga berisiko stunting tepat sasaran.
4. Melakukan monitoring dan pelaporan capaian secara berkala.

 

"Keberhasilan ini pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan penurunan angka stunting, tetapi juga melahirkan generasi Mimika yang sehat, cerdas, berkualitas, dan berdaya saing," tambahnya optimis.

 

Senada dengan Wakil Bupati, Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, menjelaskan bahwa rakor ini fokus pada sinkronisasi kerja berdasarkan SK TPPS demi memaksimalkan aksi nyata di lapangan.

 

"Hari ini pertemuan kami khusus membicarakan terkait SK tim TPPS untuk kegiatan di lapangan. Kita mengonsolidasikan peran OPD pengampu karena intervensinya beragam," kata Johana saat diwawancarai di sela-sela kegiatan.

 

Johana memaparkan bahwa penanganan stunting dibagi menjadi dua lini utama, yaitu intervensi spesifik (kesehatan) dan intervensi sensitif (non-kesehatan).

 

Dok. Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral OPD Pengampu Percepatan Penurunan Stunting terkait Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mimika, yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana, Rabu (08/07/2026). Foto: Jean

"Ada OPD yang mengampu sektor infrastruktur dasar seperti rumah layak huni, air bersih, dan jamban keluarga yang dikawal Dinas PUPR dan Dinas Sosial. Sementara dari sisi ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan protein hewani/nabati disokong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan. Tentu berkolaborasi erat pula dengan Dinas Kesehatan," urai Johana.

 

Meski beberapa OPD berhalangan hadir karena agenda yang bersamaan, Johana bersyukur keterwakilan instansi dalam SK sudah memenuhi kuorum (sekitar setengah dari total anggota tim) untuk memulai langkah taktis ini. Di antaranya yang hadir adalah perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Bagian Tata Pemerintahan, serta jajaran Distrik.

 

Dalam bergerak di lapangan, Pemkab Mimika tidak berjalan sendiri. DP3AP2KB menggandeng mitra strategis Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk memperkuat kapasitas tim dan pengawasan program di akar rumput.

 

Pertemuan ini menjadi penanda krusial bahwa Kabupaten Mimika siap menggeser fokus dari sekadar pemenuhan administratif birokrasi menuju aksi konkret. Tantangan berikutnya kini berada di tangan para kepala seksi, kepala bidang, dan petugas lapangan untuk memastikan seluruh bantuan, edukasi, dan pembangunan fasilitas sanitasi mendarat tepat waktu di keluarga yang paling membutuhkan. (JM)